.png)
BONTANG- Retribusi wisata bukan semata soal pungutan, tetapi bagaimana kebijakan daerah dapat berjalan selaras dengan kepentingan masyarakat melalui komunikasi yang terbuka dan transparan. Karena itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bontang turut hadir dalam forum mediasi polemik simulasi retribusi kawasan wisata Bontang Kuala yang digelar di Aula Kelurahan Bontang Kuala, Minggu (10/5).
Kehadiran Kepala Bapenda, Natalia Trisnawati, menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat, pelaku UMKM, hingga tokoh adat terkait penerapan simulasi retribusi yang belakangan menjadi perhatian publik.
Dalam forum yang dipimpin Ketua DPRD Kota Bontang tersebut, Bapenda menilai setiap kebijakan daerah, khususnya yang berkaitan dengan pendapatan daerah, harus mengedepankan asas keadilan, keterbukaan informasi, serta partisipasi masyarakat. Penyampaian aspirasi warga mengenai tarif masuk kawasan wisata, dampak terhadap kunjungan wisatawan, hingga keberlangsungan usaha masyarakat menjadi bagian penting dalam proses evaluasi kebijakan.
Kepala Bapenda Natalia Trisnawati menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap setiap kebijakan pemerintah. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui tujuan, mekanisme, hingga manfaat dari penerapan retribusi daerah agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah publik.
“Saya berharap melalui forum mediasi, seluruh proses evaluasi dan pembahasan kebijakan dilakukan secara terbuka, transparan, dan melibatkan masyarakat. Dengan begitu, kebijakan yang nantinya diterapkan benar-benar memberikan manfaat bersama, baik bagi pengembangan wisata daerah maupun kesejahteraan masyarakat lokal,” ungkap Natalia.
