.png)
BONTANG – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bontang terus memperkuat langkah optimalisasi penerimaan Pajak Daerah, khususnya Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), melalui rapat koordinasi yang dipimpin langsung Kepala Bapenda Kota Bontang, Natalia Trisnawati pada Selasa (12/5) di Ruang Rapat Bapenda.
Pembahasan difokuskan pada keberadaan villa dan homestay di kawasan wisata Bontang Kuala, baik yang telah memiliki perizinan maupun yang belum melengkapi legalitas usaha. Dalam rapat tersebut dilakukan break down data terhadap villa yang telah memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dan Nomor Induk Berusaha (NIB).
Hasil sementara menunjukkan baru 9 villa yang telah memiliki PKKPRL, sementara untuk NIB maupun izin usaha, masih belum terdapat villa yang melengkapi dokumen tersebut secara menyeluruh.
Sebagai tindak lanjut, Bapenda bersama pihak terkait akan melakukan pendataan door to door ke sejumlah villa dan homestay di kawasan perairan Bontang Kuala. Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana sosialisasi terkait pentingnya perizinan usaha serta pendataan objek pajak daerah guna mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kepala Bapenda Kota Bontang, Natalia Trisnawati, menegaskan bahwa langkah ini bukan semata-mata penertiban, melainkan bentuk pembinaan agar pelaku usaha wisata dapat berkembang secara legal, tertib administrasi, dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah.
“Potensi wisata harus berjalan beriringan dengan kepatuhan administrasi dan pajak. Dengan legalitas yang jelas, usaha menjadi lebih terlindungi dan daerah juga memperoleh kontribusi nyata untuk pembangunan,” ujarnya.
