.png)
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bontang, Natalia Trisnawati, memimpin Rapat Mekanisme Kerja Sama atau Penunjukan Pihak Ketiga dalam Pemungutan Retribusi Daerah yang dihadiri perangkat daerah teknis, di antaranya RSUD, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Dispopar), Dinas Perhubungan (Dishub), Inspektorat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Bagian Hukum Setda, Jumat (26/6), di Ruang Rapat Bapenda Kota Bontang.
Rapat ini menjadi forum untuk mematangkan skema kerja sama dengan pihak ketiga dalam pemungutan retribusi daerah, sekaligus mengidentifikasi berbagai aspek teknis, administratif, dan regulasi yang perlu dipenuhi agar pelaksanaannya berjalan efektif serta sesuai aturan yang berlaku.
Berbagai isu strategis turut dibahas, mulai dari mekanisme penyetoran retribusi, pola kerja sama, pengelolaan retribusi pada unit layanan BLUD, penyusunan standar operasional prosedur (SOP), hingga pentingnya studi kelayakan sebagai dasar pelaksanaan kerja sama. Seluruh pembahasan diarahkan untuk menghasilkan mekanisme yang memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung optimalisasi penerimaan daerah.
Melalui sinergi lintas perangkat daerah, Bapenda terus memperkuat koordinasi dalam menyusun skema pemungutan retribusi yang responsif terhadap kebutuhan masing-masing sektor tanpa mengesampingkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Bontang untuk membangun tata kelola pendapatan daerah yang semakin profesional, sehingga setiap potensi retribusi dapat dikelola secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik serta pembangunan daerah.
.png)
.png)
.png)
