.png)
Sinergi yang kuat lahir dari komunikasi yang terbuka. Semangat itulah yang dihadirkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bontang melalui BAJAR (Bapenda Mengajar) dalam rangkaian Bapenda Menyapa, yang mempertemukan pemerintah daerah dengan Notaris dan PPAT se-Kota Bontang di Ruang BPU Kecamatan Bontang Utara, Rabu (29/7). Forum ini menjadi ruang diskusi untuk menyatukan langkah, bertukar gagasan, sekaligus mencari solusi atas berbagai dinamika pelaksanaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Kegiatan yang dibuka oleh Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dasuki, mewakili Wali Kota Bontang. Dasuki mengungkapkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan Notaris/PPAT sebagai mitra strategis dalam menghadirkan pelayanan BPHTB yang cepat, transparan, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
Dalam forum tersebut, Kepala Bapenda Kota Bontang, Natalia Trisnawati, menegaskan bahwa setiap proses validasi BPHTB harus dilaksanakan sesuai ketentuan, termasuk pemenuhan seluruh dokumen sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Berbagai masukan dari Notaris dan PPAT terkait bukti transaksi jual beli, alur pelayanan, hingga pengembangan sistem BPHTB menjadi bahan evaluasi yang akan segera ditindaklanjuti sebagai penyempurnaan prosedur dan penyusunan SOP pelayanan yang lebih efektif.
Karena pelayanan publik yang berkualitas tidak dibangun oleh satu pihak, tetapi lahir dari kolaborasi, keterbukaan, dan komitmen bersama. Saat pemerintah dan mitra strategis berjalan seirama, pelayanan semakin pasti, kepatuhan meningkat, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin optimal untuk mendukung pembangunan Kota Bontang.
