Transformasi digital menjadi kunci mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan berdampak bagi masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, saat membuka High Level Meeting (HLM) TP2DD di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota, Kamis (23/7).
HLM TP2DD menjadi forum evaluasi implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sekaligus menyusun strategi percepatan digitalisasi untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bank Indonesia menekankan pentingnya kolaborasi OPD, Bank RKUD, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperluas elektronifikasi transaksi daerah.
Dalam arahannya, Wali Kota mengajak seluruh OPD berkomitmen mencapai target TP2DD 2026 serta mendukung penuh Bank Kaltimtara sebagai Bank RKUD. Ia juga mendorong Bank Kaltimtara menghadirkan inovasi layanan digital yang lebih mudah, cepat, dan ramah pengguna agar semakin meningkatkan transaksi non-tunai dan kualitas pelayanan publik.
Tak hanya itu, Wali Kota turut menyoroti progres implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI). Wali Kota menginstruksikan seluruh OPD untuk mempercepat aktivasi dan mengoptimalkan penggunaan KKI dalam setiap transaksi belanja pemerintah. Menurutnya, keberhasilan KKI tidak diukur dari banyaknya kartu yang telah dibagikan, melainkan dari meningkatnya transaksi non-tunai yang mampu menghadirkan tata kelola keuangan daerah yang semakin modern, transparan, efisien, dan akuntabel.
#pajak #pajakdaerah #bapenda #bapendakotabontang #digitalisasi #etpd #tp2dd #p2dd #elektronifikasi #bontang #kaltim