.png)
-jpg.jpg)
BONTANG- Komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin digital dan modern terus diperkuat. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bontang Natalia Trisnawati membuka Rapat Koordinasi Pembahasan Rencana Aksi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Tahun 2026 yang digelar secara virtual melalui Zoom, Selasa (30/6). Rakor ini sebagai tindak lanjut implementasi Keputusan Wali Kota tentang Peta Jalan Implementasi ETPD Tahun 2026–2030. Agenda dalam rapat ini sekaligus menjadi bagian dari proses monitoring dan evaluasi atas pengisian Rencana Aksi ETPD oleh perangkat daerah pemungut retribusi.
Dalam arahannya, Kepala Bapenda menegaskan bahwa roadmap ETPD lima tahun ke depan merupakan pedoman utama bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun program, target, hingga realisasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Karena itu, setiap rencana aksi yang telah diinput perlu dipastikan selaras dengan arah kebijakan, target, serta indikator yang akan menjadi tolok ukur keberhasilan implementasi ETPD.
Rakor ini menjadi peluang yang tepat untuk menghubungkan realisasi yang telah diinput oleh masing-masing OPD dengan rencana aksi yang akan dipaparkan pada High Level Meeting (HLM) ETPD mendatang. Melalui proses verifikasi bersama, Bapenda memastikan target, capaian, eviden pendukung, dan tindak lanjut yang disusun benar-benar menggambarkan progres implementasi ETPD di setiap perangkat daerah, sehingga tidak hanya memenuhi aspek administrasi, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan publik.
Berdasarkan hasil monitoring sementara, sebagian perangkat daerah telah menyelesaikan pengisian, sementara lainnya masih dalam proses melengkapi rencana aksi maupun eviden pendukung. Kondisi tersebut menjadi perhatian bersama agar seluruh OPD dapat segera menyempurnakan data sebelum pelaksanaan High Level Meeting pada bulan Juli mendatang.
"Roadmap bukan sekadar dokumen perencanaan, tetapi komitmen bersama yang harus diwujudkan melalui aksi nyata. Sinergi seluruh perangkat daerah menjadi kunci agar transformasi digital pelayanan dan pembayaran daerah berjalan optimal, terukur, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat," tegas Kepala Bapenda.
Melalui koordinasi yang berkesinambungan, Pemerintah Kota Bontang optimistis implementasi ETPD Tahun 2026–2030 akan semakin terarah, mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah daerah, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, dan modern.
