.png)
BONTANG – Dalam rangka memastikan target pendapatan daerah Tahun 2027 tersusun secara akurat, realistis, dan tidak mengalami perubahan pada tahapan selanjutnya, Bapenda Kota Bontang menggelar rapat koordinasi bersama OPD pemungut retribusi daerah secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (3/6).
Kegiatan ini dikoordinir oleh Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah bersama Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah sebagai upaya menyelaraskan target pendapatan yang telah disusun oleh masing-masing perangkat daerah.
Dalam rapat tersebut, dilakukan penelaahan terhadap usulan target retribusi yang sebelumnya telah disampaikan oleh OPD pemungut. Mengingat masih terdapat beberapa penyesuaian, forum ini menjadi wadah untuk memastikan bahwa target yang ditetapkan benar-benar berdasarkan potensi riil, proyeksi penerimaan yang terukur, serta mempertimbangkan capaian dan tantangan pada tahun-tahun sebelumnya.
Saat memimpin rapat, Kepala Bapenda Kota Bontang, Natalia Trisnawati, menegaskan bahwa target pendapatan yang diajukan harus melalui kajian yang matang dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, proses koordinasi ini penting agar tidak terjadi perubahan berulang pada tahapan perencanaan berikutnya.
"Target yang kita susun harus benar-benar berdasarkan potensi yang ada. Forum ini menjadi kesempatan terakhir untuk memastikan seluruh angka yang diajukan telah melalui perhitungan yang cermat, sehingga dapat menjadi dasar yang kuat dalam penyusunan APBD Tahun 2027," tegasnya.
Melalui koordinasi ini, Bapenda berharap seluruh OPD pemungut retribusi memiliki persepsi yang sama dalam penyusunan target pendapatan daerah, sehingga angka yang telah disepakati nantinya menjadi target final yang tidak lagi mengalami perubahan pada proses perencanaan berikutnya.
Koordinasi antar perangkat daerah menjadi kunci dalam mewujudkan perencanaan pendapatan yang berkualitas. Dengan target yang tersusun secara matang dan terukur, Pemerintah Kota Bontang diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah guna mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
