Sebanyak 7.279 Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terutang (SPPDT) PBB-P2 Tahun 2026 untuk wilayah Kecamatan Bontang Barat resmi diserahkan oleh Wali Kota Bontang yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dasuki, Rabu (11/2) di BPU Kecamatan Bontang Barat.
Penyerahan SPPDT PBB-P2 ini merupakan bentuk penyampaian informasi resmi terkait piutang PBB kepada masyarakat melalui kelurahan dan seluruh RT di wilayah Bontang Barat. Sebelumnya, Pemerintah Kota Bontang melalui Bapenda juga telah bersurat kepada seluruh camat dan lurah se-Kota Bontang sejak 1 Februari 2026 terkait penyampaian SPPDT tersebut.
Dalam sambutannya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menegaskan bahwa dari 13 jenis pajak daerah yang dipungut Pemerintah Kota Bontang, PBB menjadi salah satu penyumbang terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memiliki jumlah piutang yang signifikan.
“PBB merupakan salah satu penyumbang penting PAD yang berperan besar dalam mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan publik. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Bontang, Natalia Trisnawati, bersama Sekretaris Bapenda Muhammad Syaifullah, menyampaikan bahwa setelah penyerahan SPPDT ini, Bapenda akan melakukan validasi data pada Triwulan II (TW II) serta menerapkan strategi jemput bola guna memastikan data objek dan subjek pajak semakin akurat dan mutakhir.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Bapenda dalam meningkatkan kualitas basis data sekaligus mendorong optimalisasi penerimaan pajak daerah.
#pajak #pajakdaerah #bapenda #bapendakotabontang #bontang #kaltim #pajakpbb
